Politisi PKS Ungkap Politik Uang di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat Cukup Marak
FRN (KBB).-Politisi PKS, Diah Nurwitasari, menyebut banyak hal yang harus direnungkan dalam Pemilu 2024, salah satunya praktik politik uang di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.
Dia mengatakan, pada pemilu 2024 lalu, praktik kotor dengan menggunakan uang untuk menarik pemilih cukup marak terjadi di Dapil Jabar 2 yakni Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
"Terjadi tsunami politik uang. Sangat masif terjadi di semua daerah, termasuk Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat," ujar Diah, Kamis 28 Maret 2024.
Jika dalam pemilu-pemilu sebelumnya, politik uang dilakukan dengan mengubah bentuk seperti bagi-bagi sembako juga lainnya.
"Kemarin, itu benar-benar menggunakan uang segar. Nominalnya sudah diluar nalar, ada yang sampai Rp300.000/kepala," ungkapnya.
Bahkan terjadi saling banting serangan. Dia menyontohkan, jika di satu kampung ada Caleg yang memberi uang Rp 50.000, akan ada caleg lain yang memberi uang lebih besar.
Dia mengatakan, pada pemilu 2024 lalu, praktik kotor dengan menggunakan uang untuk menarik pemilih cukup marak terjadi di Dapil Jabar 2 yakni Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
"Terjadi tsunami politik uang. Sangat masif terjadi di semua daerah, termasuk Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat," ujar Diah, Kamis 28 Maret 2024.
Jika dalam pemilu-pemilu sebelumnya, politik uang dilakukan dengan mengubah bentuk seperti bagi-bagi sembako juga lainnya.
"Kemarin, itu benar-benar menggunakan uang segar. Nominalnya sudah diluar nalar, ada yang sampai Rp300.000/kepala," ungkapnya.
Bahkan terjadi saling banting serangan. Dia menyontohkan, jika di satu kampung ada Caleg yang memberi uang Rp 50.000, akan ada caleg lain yang memberi uang lebih besar.
Di Lain sisi, masyarakat pun justru menganggap jika bagi-bagi uang saat momen politik menjadi hal wajar. Sehingga sulit untuk diberantas melalui jalur hukum seperti pelaporan kepada Sentra Gakkumdu.
"Kami melakukan survei menggunakan lembaga independen. Hasilnya mencengangkan, sebanyak 70 persen masyarakat di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat menganggap wajar politik uang," ungkapnya.
Sebagian dari orang-orang yang menganggap wajar, menyebut jika uang akan menjadi penentu pilihan, sebagian lagi hanya ingin mengambil dan sebagian lagi akan memilih orang paling akhir memberi uang.
Ini tidak bisa dibiarkan, harus menjadi renungan bersama. Apakah harus terus seperti ini demokrasi kita?,"katanya.
Jika terus terjadi dalam setiap momen pemilihan, praktik kotor politik uang akan menciderai nilai demokrasi. Bahkan berisiko menjadi penyebab maraknya korupsi di Indonesia.
"Kami melakukan survei menggunakan lembaga independen. Hasilnya mencengangkan, sebanyak 70 persen masyarakat di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat menganggap wajar politik uang," ungkapnya.
Sebagian dari orang-orang yang menganggap wajar, menyebut jika uang akan menjadi penentu pilihan, sebagian lagi hanya ingin mengambil dan sebagian lagi akan memilih orang paling akhir memberi uang.
Ini tidak bisa dibiarkan, harus menjadi renungan bersama. Apakah harus terus seperti ini demokrasi kita?,"katanya.
Jika terus terjadi dalam setiap momen pemilihan, praktik kotor politik uang akan menciderai nilai demokrasi. Bahkan berisiko menjadi penyebab maraknya korupsi di Indonesia.
(AS).
0 Komentar