FRN Cimahi, - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi telah menggelar Konsultasi Publik II Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2025-2029, di Hotel Ibis Bandung, Senin (29/4/2024).Penjabat (Pj) Walikota Cimahi, Dicky Saromi usai melaksanakan penutupan acara tersebut menjelaskan, selaku penjabat Walikota Cimahi, punya tanggung jawab untuk menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJPMD) tahun 2025 dan tahun 2045.
“Maka kami saat ini sedang menyiapkan RPJPMD Tahun 2025-2029, dan semua dokumen itu akan kita selesaikan di tahun 2024, karena selain proses politisi yang harus kita tempuh sekarang, juga proses politisi yang kita ambil nanti juga akan berguna juga bagi Pilkada yang akan berlangsung di bulan November 2024 nanti,” ungkap Dicky.
Tetapi dalam proses-proses yang dilakukan oleh pihak Pemerintahan Kota Cimahi, secara teknokratis, maupun partisipatif ini, maka tidak terlepas dari agenda-agenda yang diinginkan untuk kemajuan Cimahi yaitu Cimahi yang Campernik.
Lebih lanjut, Dicky juga berpesan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus bisa menggaranti.
“Harus bisa menggaranti menjamin supaya agenda yang pertama dari RPJP, 2025-2029, yaitu untuk transformasi pembangunan itu benar-benar tercapai, dan bisa diikuti serta diwujudkan oleh siapapun yang akan menjadi kepala daerah nanti nya, yang terpilih,” ujar Dicky.
Dicky juga menjelaskan kedepannya terkait bila terjadi kekurangan debit air di Cimahi, pihaknya telah menyiapkan legesi-legesinya.
“Saya sudah siapkan legesi-legesi ini, bahwa nanti ada beberapa hal belum atau masih perlu dipenuhi nanti ada masuk ditahun 2025-2029,” jelasnya.
Contoh salah satunya pihak Kota Cimahi sedang mengambil air dari Sinumbra.
“Salah satunya kan saya lagi mengusahakan untuk mengambil air dari Sinumbra, yaitu untuk mendukung PDAM kita,” terangnya.
Karena, lanjut Dicky, bahwa PDAM Kota Cimahi baru 30% untuk melayani warga Cimahi.
“Jadi karena itu untuk meningkatkan pelayanan PDAM kita sampai 50% dan untuk selanjutnya tidak cukup imteknya dari sungai Cimahi, kita akan mendapatkan itu dari Sinumbra dan ini yang terus akan kita lakukan,” jelasnya.
Bahkan rencananya dari pihak Pemerintahan Kota Cimahi akan membuat imteknya di wilayah Leuwigajah.
“Untuk Sinumbra itu salah satunya, bahwa kita ini dapat menyelesaikan 2024, boleh-boleh saja, tapi bila tidak selesai di 2024, nanti kita lanjutkan di tahun 2025,” pungkas Dicky.
Penyusunan KLHS
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi, Chanifah Listyarini, yang akrab dipanggil Rini ini mengungkapkan, saat ini kita melaksanakan Konsultasi Publik II, untuk penyusunan RPJMD, Kota Cimahi Tahun 2024-2029, untuk penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
Dalam penyusunan KLHS tersebut, menurut Rini, adalah sebagai bahan untuk diintegrasikan dalam penyusunan RPJMD Kota Cimahi dan akan dikaji oleh Bappeda.
“RPJMD ini nantinya akan di validasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, setelah divalidasi, bahan ini akan diintegrasikan dengan perencanaan yang ada di Bappeda,” ucap Rini.
Jadi Paripurnanya ,kata Rini ada di Bappeda, sebab bila tidak ada KLHS RPJMD, juga dokumen RPJMD juga tidak akan ada.
“Jadi ini sudah satu pasang untuk melihat kajian lingkungan hidupnya, dengan KLHS itu bagaimana daya tampung airnya, bagaimana kesiapan pangan dan sebagainya,” beber Rini.
Semua itu, kata Rini dihitung dari kajian lingkungan hidup, sehingga nantinya dalam perencanaan kedepannya yang disusun oleh Bappeda akan memperhatikan KLHS nya.
“Misalnya daya dukung air di Kota Cimahi sudah kritis, mungkin nanti Industri mau peningkatan ekonomi, jadi industri yang tidak terlalu banyak mengambil sumber daya airnya,” tandas Rini.
(Bagdja)
0 Komentar