Acara reses tersebut di gelar oleh Supiyardi di rumahnya jalan Rancabentang Cibeureum, Cimahi Selatan, Minggu (15/12/2024).
Seperti yang dijelaskan oleh Supiyardi, disela-sela jalannya reses, bahwa usulan dan aspirasi dari masyarakat paling dominan terkait pelayanan publik administrasi pemerintah,
“Usulan yang paling dominan itu dari para Konstituen tersebut yaitu terkait dengan pelayanan publik, yang keterkaitan dengan administrasi pemerintah, misalnya surat menyurat, surat keterangan, KTP, KK, mereka ingin segalanya dipermudah dalam pembuatannya,” ungkap Supiyardi.
Karena lanjut Supiyardi, masyarakat dalam masalah urusan kesehatan, juga keinginannya dipermudah.
“Dalam masalah urusan kesehatan juga diharapkan dapat dipermudah, karena yang sudah lama disini tidak punya KTP dan KK, gak punya BPJS, pelayanan minta untuk dipermudah,” katanya.
Jadi menurut Supiyardi, keinginan usulan dari masyarakatnya bila dalam kesehatan, keinginannya dapat ditangani terlebih dahulu dan persyaratannya dapat diurus belakangan.
“Itulah keinginan masyarakat dalam penanganan kesehatan, sedangkan dalam bidang perekonomian dan sosial, bansos ini mereka meminta dievakuasi kembali, supaya yang dapat itu tepat sasaran, PKH dan lainnya,” katanya.
Begitupula usulan dalam bidang infrastruktur dari masyarakat menginginkan, dalam bidang phisik adanya skala prioritas.
“Seperti masalah drainase yang harus sudah dibangun, sampai sekarang belum dibangun, juga masalah PJG jatah satu kelurahan cuma sepuluh titik, dalam satu tahun, jadi terlalu sedikit, masyarakat ingin Cimahi Mencrang,” jelas Supiyardi.
Terkait masalah pengaspalan jalan, dimana 1 anggota dewan jatahnya hanya 1300,
“Sementara yang mengajukan ada 344, ini gak mungkin, kemudian bedah rumah, memang sangat dibutuhkan, tapi persyaratan kadang sulit untuk memenuhi persyaratan, misalnya warisan belum dipecah, sehingga rumah sudah mau rubuh tidak bisa dibantu,” ucapnya.
Hal seperti itulah menurut Supiyardi, dari pihak pemerintah agar dapat mempermudahnya.
“Kemudian pengelolaan keuangannya, ini jangan dari dua kelurahan dibelanjakan, sehingga uangnya tidak cukup, jadi kalau disuruh belanja sendiri akan lebih aman,” tandas Supiyardi.
Tidak itu saja, lanjut Supiyardi, terkait masalah banjir Melong sampai saat ini belum juga terealisasikan oleh pemerintahan Kota Cimahi.
“Begitu pula dibidang pendidikan, SMP Negeri untuk Cibeureum Melong ini dapat di tambah satu lagi, bolehlah swasta ini bisa mendekati negeri, maka pemerintah harus memperhatikan sekolah-sekolah swasta itu, juga masalah zonasi diharapkan dapat dihapuskan, karena merugikan bagi anak-anak yang punya kapasitas,” pungkas dia.
(Red).
0 Komentar