kecurangan PPDB berawal dari orang tua ingin memasukkan anaknya ke SMA Favorit.

FRN Bandung, - Upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan sekolah melalui penerapan jalur zonasi di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak berjalan mulus. Nyatanya, masih banyak orang tua yang memaksa memasukkan anaknya di satu sekolah yang dianggap favorit.

Dalam pelaksanaan PPDB 2024 di Jawa Barat, seratusan calon peserta didik baru dianulir dari keikutsertaannya. Tercatat ada 189 peserta didik baru yang dianulir dari keikutsertaannya di PPDB tahap I jalur zonasi.

Mereka yang dianulir dianggap tidak memenuhi persyaratan, yakni menyantumkan alamat domisili yang tidak sesuai dengan aslinya. Dari total 189 peserta yang dianulir itu, 31 siswa mendaftar ke SMAN 3 Bandung dan SMAN 5 Bandung.

Dua sekolah itu memang dikenal sebagai sekolah favorit di Kota Bandung. Tak heran jika orang tua berbondong-bondong ingin memasukkan anak-anaknya ke SMAN 3 dan 5 meski harus mengakali persyaratan PPDB.

Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengungkapkan, kecurangan dalam PPDB diawali dari niat orang tua yang memaksa anaknya masuk di sekolah favorit. Padahal dengan jalur zonasi, tidak ada lagi sekolah berlabel favorit di Jawa Barat.

"Pada intinya sekali lagi kami serius dengan PPDB. Jadi dari awal kan saya sampaikan, kecurangan PPDB ini berawal dari orang tua yang ingin memasukkan anaknya kepada SMA Favorit," ucap Bey di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (26/6/2024).

"Padahal (jalur) zonasi itu justru filosofinya menghilangkan sekolah favorit ini, jadi pemerataan. Tapi kan masih maksa," tegasnya.

Bey menuturkan, Pemprov Jabar sudah mewanti-wanti semua pihak agar tidak melakukan kecurangan dalam pelaksanaan PPDB 2024. Sanksi bagi mereka yang kedapatan curang jelas sudah disiapkan, salah satunya menganulir peserta meski telah diumumkan lolos.

"Kami sampaikan bahwa jangan sekali-kali mengakali pendaftaran ini. Dampaknya seperti ini, kami akan terus menganulir kalau ada aduan yang melakukan kecurangan seperti pemalsuan hingga domisili yang tidak sesuai dengan KK," ujarnya.

Lebih lanjut, Bey menyebut proses verifikasi persyaratan masih terus dilakukan meski PPDB tahap I telah selesai dilakukan. Dia memastikan, selama kecurangan itu terbukti, pihaknya akan memberi sanksi.

"Jadi kalau ditanya (sudah berapa yang dianulir), mungkin yang tahu Disdik. Tapi selama ada kecurangan akan terus (ditindaklanjuti) dan ada laporan kami akan terus lakukan anulirnya, kami tidak main-main," tutup Bey.


(Red).