CIMAHI — Defisit anggaran melanda Kota Cimahi hingga menembus angka Rp57 miliar tahun ini. Kendati demikian, Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, H. Nabsun, memastikan aspirasi krusial warga—mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), layanan kesehatan gratis, hingga karut-marut zonasi pendidikan—tetap menjadi prioritas utama yang diperjuangkan lewat gedung legislatif.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah yang mendera, Nabsun mendesak jajaran eksekutif agar tidak tinggal diam. Wali Kota didorong untuk bersikap kreatif menjemput anggaran pusat melalui kementerian terkait demi menambal kebutuhan pembangunan strategis, seperti proyek underpass dan perbaikan jembatan yang ambruk.
"Sebagai wakil rakyat, aspirasi ini harus kita perjuangkan. Soal terkabul atau tidaknya, tentu melihat kondisi anggaran daerah," ujar Nabsun usai menggelar agenda reses, Sabtu, 29 Agustus 2026.
"Kalau ada anggaran, kenapa tidak (direalisasikan)? Tapi kalau anggaran daerah terbatas, Wali Kota harus bisa kreatif mengajukan bantuan ke Kemendagri atau pemerintah pusat untuk pembangunan di Kota Cimahi," tegasnya.
Selain masalah infrastruktur dan layanan kesehatan, sorotan tajam turut diarahkan pada sektor pendidikan, khususnya dinamika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi yang kerap dikeluhkan akibat ketatnya batasan wilayah. Dalam kesempatan yang sama, Nabsun memastikan proses seleksi kini berjalan steril tanpa celah intervensi atau praktik "titipan" dari pihak mana pun, termasuk kalangan legislator.
"Sekarang tidak ada lagi yang bisa titip-menitip, anggota dewan pun tidak ada yang berani. Semua harus sesuai aturan. Harapan kita, tahun depan tata kelola anggaran lebih lancar dan program-program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan serta pendidikan masyarakat bisa menjadi prioritas utama," pungkasnya.
(Red).
