BANDUNG BARAT — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan teguran keras kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) akibat rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah. Berdasarkan data terbaru, Pendapatan Asli Daerah (PAD) KBB hanya mampu menyumbang 37 persen dari total anggaran, terpaut jauh dari rata-rata kabupaten lain di Jawa Barat yang telah mencapai 48 persen.
Sebaliknya, porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KBB masih dicekoki oleh Dana Transfer pemerintah pusat hingga 63 persen. Kondisi ini dinilai memicu kerentanan struktural yang membahayakan stabilitas keuangan daerah dalam jangka panjang. Selasa, 1 September 2026.
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan KBB menyoroti sejumlah poin krusial di balik rapor merah fiskal tersebut:
Potensi Melimpah, Pengelolaan Lemah
KBB memiliki bentangan kekayaan alam, sektor pariwisata unggulan, pertanian produktif, hingga potensi jasa yang masif. Namun, aset dan sumber pendapatan tersebut gagal dioptimalkan akibat tata kelola yang tidak profesional, lemahnya pengawasan pelayanan publik, serta kurangnya keberanian politis dari para pengambil kebijakan dalam menggali sektor pajak dan retribusi secara maksimal.
Ketergantungan 63 Persen: Bom Waktu Keuangan
Tingginya tingkat ketergantungan pada dana pusat digambarkan sebagai bom waktu yang siap melumpuhkan roda birokrasi kapan saja. Jika pemerintah pusat sewaktu-waktu melakukan penyesuaian atau pengurangan alokasi transfer, jalannya pemerintahan di KBB terancam lumpuh total akibat minimnya inovasi fiskal daerah.
Eksekutif dan DPRD Berbagi Beban Tanggung Jawab
Krisis kemandirian ini dinilai merupakan buah dari lemahnya sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif. Kinerja DPRD KBB dalam hal fungsi pengawasan serta produktivitas legislasi anggaran dinilai minim terobosan, terjebak dalam rutinitas birokratis, serta minim aksi nyata di lapangan.
Teguran KPK Titik Balik Terakhir
Desakan agar segera dilakukan perombakan total sistem keuangan daerah kini menguat dari berbagai elemen masyarakat. Pemkab KBB didesak untuk transparan, berani berinovasi, dan memangkas ketergantungan anggaran pusat secara bertahap.
"Jika dalam waktu dekat tidak terdapat perbaikan yang signifikan, maka seluruh pemangku kebijakan di KBB patut dipertanyakan kredibilitas, kinerja, serta niatnya untuk melayani rakyat," tegas Ketua Pokja Wartawan KBB.
(Tim Redaksi)
