Sejarah berdirinya Kabupaten Bandung 20 April 1641.
FRN Bandung, - Sejarah berdirinya Kabupaten Bandung berawal dari pendirian tiga kabupaten di wilayah Priangan, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Parakanmuncang, dan Kabupaten Sukapura.
Tiga kabupaten ini didirikan oleh Raja Mataram Sultan Agung setelah menghadapi pemberontakan Dipati Ukur, pemimpin wilayah Tatar Ukur (Priangan) yang masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram.
Saat ketiga kabupaten ini didirikan, Sultan Agung mengeluarkan Piagam Sultan Agung. Peristiwa tersebut tercatat terjadi pada tanggal 9 Muharram tahun Alif atau 20 April 1641.
Bupati pertama yang memerintah Kabupaten Bandung adalah Ki Astamanggala, umbul Cihaurbeuti yang diberi gelar Tumenggung Wiraangunangun. Ia menjabat sebagai bupati pada periode 1641 hingga 1681.
Tumenggung Wiraangunangun memilih Krapyak (Dayeuhkolot) untuk menjadi ibu kota kabupaten dengan sebutan Bumi Tatar Uur Gede. Lokasinya dianggap strategis karena berada di sisi Sungai Citarum.
Menurut sumber, saat itu wilayah Kabupaten Bandung mencakup Daerah Timbanganten, Gandasoli, Adiarsa, Cabangbungin, Banjaran, Cipeujeuh, Majalaya, Cisondari, Rongga, Kopo, Ujungberung, Kuripan, Sagaraherang, hingga Tanahmedang.
Pada akhir 1677, Kabupaten Bandung terlepas dari kekuasaan Kerajaan Mataram dan mulai dikuasai Belanda (VOC) sampai 1779. Selama itu, kabupaten ini telah bergante bupati enam kali.
Setelah Tumenggung Wiraangunangun, Kabupaten Bandung dipimpin oleh Tumenggung Ardikusumah (1681-1704), seorang Dalem Tenjolaya (Timbanganten). Selanjutnya kursi bupati diisi oleh anaknya, R. Ardisuta yang diberi gelar Tumenggung Anggadireja I (1704-1747) atau Dalem Gordah.
Kemudian, posisinya digantikan oleh anak tertuanya, Demang Hatapradja yang bergelar Tumenggung Anggadireja II (1747-1763) dan berlanjut ke R. Anggadireja III dengan gelar R.A. Wiranatakusumah I (1763-1794).
Baru pada kepemimpinan R.A Wiranata Kusumah II (1794-1829), ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Krapyak ke pingir Sungai Cikapundung atau alun-alun Bandung sekarang.
Perpindahan ini, selain karena Krapyak dianggap sudah tidak layak, juga sejalan dengan pembangunan Jalan Raya Pos (Grote Postweg) yang diagram Gunernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels.
(TIM/RED).
0 Komentar