FRN Bandung Barat, - Eksistensi suatu negara atau wilayah dipastikan mempunyai pemimpin dengan keterpilihannya melalui mekanisme sesuai hukum yang berlaku. Dalam demokrasi polarisasi penentuan menjadi pemimpin dilakukan melalui Pemilihan umum sehingga Pemilihan Kepala daerah merupakan suatu hal yang penting dilakukan sebagai bentuk nyata dari menjalankan Demokrasi dan juga sebagai bentuk aktif masyarakat untuk membangun bangsa sesuai dengan harapan semua warga negara Indonesia. Menakar dari kacamata para praktisi, pemerhati politik dan tokoh KBB, dalam pelaksanaan Pilkada di tahun 2024 ini terdapat perbedaan yang terjadi dengan pelaksanaan Pilkada sebelumnya, yaitu kendala situasi dimana pemimpin yang selama ini menggerakkan stabilitas daerah terseret dengan kasus pelanggaran hukum.
Hal ini membuat banyak sekali selektifitas, penyesuaian dan juga bahkan pertentangan yang dihadapi. Karena tantangan yang akan dihadapi untuk penyelenggaraan pilkada mendatang harus benar -benar figur yang hendak membangun KBB, bukannya malah kontradiktif dengan aspirasi masyarakat, apalagi pada perjalanannya akses untuk memasuki pintu pencalonan dirintangi dengan ajang transaksional bisa di asumsikan efeknya mereduksi akuntabilitas.
"Begitu pula dengan Pilkada yang akan dilaksanakan di KBB, dimana pemilih tentunya diberikan kebebasan menentukan pilihan untuk memimpin daerahnya, menyikapi masalah itu saya selaku mantan pegawai BUMN merasa resah, karena yang saya dengar di lapangan partai cenderung menilainya terkait money (uang)," buka, Ir. Sabri pemerhati politik.
Selanjutnya , Ia menyebutkan terdapat beberapa titik yang perlu dilakukan pembenahan di dalam mengimplementasikan demokrasi yaitu kampanye hitam, politik uang, dan beberapa poin yang menurutnya secara fakta dijalankan oleh oknum yang bersangkutan, hal krusial yang wajib diperhatikan adalah mengenai politik uang.
"Ironis sekali, sekarang segalanya ditakar dengan uang,
kita perlu uang, tapi uang pun bukan segala-galanya, walaupun saya ini mantan pegawai, politik pun saya mengikuti juga, karena gini-gini juga saya banyak kenal kaum politisi," ucapnya.
Lanjut, Sabri menjabarkan seperti yang sudah diketahui bersama bahwa, Gagan Wirahma yang mencalonkan jadi bupati Kabupaten barat, bisa dibilang cukup masif dalam kampanyenya, serta sudah menjangkau sampai benar-benar ke pelosok di mana masyarakat daerah pinggiran pun cukup banyak yang mengetahui mengenai siapa calon Bupati.
"Seharusnya partai pun bisa melihat atau mendengar kredibilitas seseorang yang ingin mencalonkan Bupati KBB .ada Gagan wirahma kepala desa 3 periode Tampa jeda sekarang masih menjabat.sekjen Apdesi KBB yang integritas dan kredibilitas nya sudah tidak di ragukan lagi," ujarnya.
Mantan pegawai BUMN terkemuka di Indonesia tersebut mengklaim jika pernyataannya tidak ada konotasi keberpihakan atau intervensi ke partai, tetapi melainkan berlandaskan parameter yang ia analisa sebagai seorang pemerhati politik kabupaten bandung barat." Dan yang saya dengar pun dari beberapa kepala desa, yang saya tangkap, katanya mendukung saudara Gagan wirahma untuk mencalonkan Bupati," tuturnya.
"Memang tidak semua kepala desa mendukungnya, namanya juga demokrasi, ada kebebasan memilih, dan perlu digarisbawahi kutipan saya ini saya tangkap melalui isu dari penggerak penggerak politik arus bawah," tambahnya.
Dalam perspektif, Sabri, apabila ditinjau dari kecenderungan keberpihakannya, sosok Gagan Wirahma ini akan memanfaatkan ilmunya ketika menjadi pemimpin di pedesaan kendati ruang lingkupnya berbeda namun disisi lain secara teoritis ada persamaan dengan kabupaten dalam hal mekanisme dan mengingat hal itu akan terjadi pula kesamaan di segala aspek tatkala dirinya memimpin untuk skala Kabupaten.
"Itu proyeksi Saya mengenai Pak Gagan, kemudian ia dekat dengan masyarakat sehingga diyakini ia akan mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung Barat dan itu tercermin dalam visi dan misi serta ada di slogannya," pungkasnya.
(Asker/Yusuf)
0 Komentar