Ilustrasi pengemis di Bandung
FRN Bandung - Kota Bandung dihantui masalah baru, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Soni Bakhtiyar mengungkap peliknya upaya mengurangi jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di ibu kota Provinsi Jabar ini.Meskipun jelang Lebaran ini, Pemkot Bandung terus menyisir sembilan lokasi rawan PPKS, Soni menceritakan begitu banyaknya pengemis dan manusia gerobak kembali ke jalanan, walau sudah diberi pelayanan.
"Jadi dari 25 lokasi rawan PPKS, kini tinggal sembilan lokasi. Dibandingkan tahun 2023, di bulan Ramadan tahun ini ada peningkatan jumlah PPKS karena jumlah yang kita jangkau lebih banyak mencapai 188%.
"Jadi dari 25 lokasi rawan PPKS, kini tinggal sembilan lokasi. Dibandingkan tahun 2023, di bulan Ramadan tahun ini ada peningkatan jumlah PPKS karena jumlah yang kita jangkau lebih banyak mencapai 188%.
Sampai bulan Maret ini sudah 101 PPKS kami tertibkan," kata Soni Kamis (28/3/2024).
"Tapi meskipun kita sudah berikan assessment, kemudian selama 7 hari kami berikan support fisik, mental, spiritual, dan pengembalian ke daerah asal, 55% PPKS itu akan kembali lagi ke jalanan.
"Tapi meskipun kita sudah berikan assessment, kemudian selama 7 hari kami berikan support fisik, mental, spiritual, dan pengembalian ke daerah asal, 55% PPKS itu akan kembali lagi ke jalanan.
Kita padahal dampingi terus, dikasih pekerjaan, tapi ini masalah mindset.
Mereka terus membandingkan pendapatan jika mengemis di jalan," ceritanya.
Soni mengungkap, mayoritas PPKS mengaku mendapat penghasilan Rp300 ribu hanya dalam beberapa jam mengemis di traffic light.
Soni mengungkap, mayoritas PPKS mengaku mendapat penghasilan Rp300 ribu hanya dalam beberapa jam mengemis di traffic light.
Jika dikalikan 30 hari, mereka bisa mendapat penghasilan mencapai Rp9 juta per bulannya.
PPKS terbanyak di Kota Bandung saat ini ialah manusia gerobak dan pengemis.
PPKS terbanyak di Kota Bandung saat ini ialah manusia gerobak dan pengemis.
Mereka masih menggunakan modus yang sama, yakni menjual rasa iba.
Soni pun melihat saat ini titik rawan PPKS sudah mulai berkurang karena meningkatnya intensitas penertiban dan kesadaran masyarakat untuk tidak memberi juga meningkat.
Bahkan terungkap beberapa fakta seperti ada komplotan penyewaan lansia dan anak untuk dijadikan pengemis, hingga para PPKS yang sebetulnya memiliki rumah tinggal.
"Seperti dulu zaman Pak RK, PPKS dijadikan petugas kebersihan. Tapi itu juga kembali lagi karena berpikir pekerjaannya lebih berat.
"Seperti dulu zaman Pak RK, PPKS dijadikan petugas kebersihan. Tapi itu juga kembali lagi karena berpikir pekerjaannya lebih berat.
Kalau di jalan mereka bisa atur waktunya, pekerjaannya mudah, uangnya banyak, jadi mindset atau pola pikir ini penting.
Jadi bukannya kami tidak ada solusi, tapi juga dari hulunya harus disosialisasi," kata Soni.
"Seperti manusia gerobak ini juga menampilkan simbol kemiskinan, mencari belas kasihan. Tapi sebetulnya mereka punya rumah, jadi itu hanya modus.
"Seperti manusia gerobak ini juga menampilkan simbol kemiskinan, mencari belas kasihan. Tapi sebetulnya mereka punya rumah, jadi itu hanya modus.
Kemudian ada komplotan yang dropping mereka untuk dieksploitasi, ada juga penyewaan anak dan lansia untuk menimbulkan rasa iba," lanjutnya.
Dari penyewaan orang tersebut, sistem yang digunakan ialah bagi hasil antara pengemis dan penyewaan anak/lansia.
Dari penyewaan orang tersebut, sistem yang digunakan ialah bagi hasil antara pengemis dan penyewaan anak/lansia.
Namun, Soni mengaku terkait modus dan sistem lebih detailnya sedang terus di-assessment oleh Dinsos Kota Bandung.
Selain itu, belum lama ini muncul modus yang meresahkan dan jadi perbincangan warganet, yakni anak diajak mengemis dan diberi obat tidur.
Selain itu, belum lama ini muncul modus yang meresahkan dan jadi perbincangan warganet, yakni anak diajak mengemis dan diberi obat tidur.
Soni memastikan hal tersebut belum ditemukan di Kota Bandung, namun ia pun terus mengawasi modus para PPKS ini.
"Modusnya masih sama, tetap menipu dengan cara kamuflase. Bukan disabilitas tapi menampakkan seperti disabilitas, lalu lansia yang sebetulnya punya energi tapi merasa lemah.
"Modusnya masih sama, tetap menipu dengan cara kamuflase. Bukan disabilitas tapi menampakkan seperti disabilitas, lalu lansia yang sebetulnya punya energi tapi merasa lemah.
Kalau anak dikasih obat tidur itu belum menemukan," tuturnya.
Soni pun melihat saat ini titik rawan PPKS sudah mulai berkurang karena meningkatnya intensitas penertiban dan kesadaran masyarakat untuk tidak memberi juga meningkat.
Dinsos pun terus memberikan pelayanan jika PPKS tersebut memang terhimpit kondisi ekonomi seperti terdampak pandemi atau penelantaran keluarga.
Ia pun mengimbau agar masyarakat jangan memberikan uang jika menemui PPKS di jalanan.
Ia pun mengimbau agar masyarakat jangan memberikan uang jika menemui PPKS di jalanan.
Jika terdapat unsur kriminalitas, dapat melapor melalui berbagai platform seperti sosial media.
"Pengemis ini malah jadi tren mata pencaharian, ada yang mengkoordinir, eksploitasi disabilitas, lansia, dan anak.
"Pengemis ini malah jadi tren mata pencaharian, ada yang mengkoordinir, eksploitasi disabilitas, lansia, dan anak.
Memang ada juga kasus yang cenderung kekerasan dan kriminal, memaksa memberikan uang.
Makanya kita koordinasi dengan Dishub ATCS dan Kepolisian untuk melakukan pantauan, pengawasan, dan pengendalian dari CCTV agar pengguna jalan merasa aman dan nyaman," ucapnya.
"Jadi untuk pencegahan ya warga masyarakat semoga bisa paham, jangan beri bantuan di jalan.
"Jadi untuk pencegahan ya warga masyarakat semoga bisa paham, jangan beri bantuan di jalan.
Coba geser ke lembaga formal yang mengumpulkan donasi uang dan barang, agar distribusi tepat sasaran.
Mata rantainya harus kita putus karena kalau tidak ada supply ya tidak ada demand. Semoga PPKS bisa tertib juga dan tidak lagi ke jalan, silahkan bisa ke lembaga sosial jika butuh bantuan," pesan Soni.
Sementara itu, Soni juga memberi info 11 titik rawan PPKS yang terus diawasi oleh Pemkot Bandung sebagai berikut:
1. Perempatan Pasteru - Pasir Kaliki (RS Hasan Sadikin)
2. Perempatan Pasteur - Jl. Cipaganti
3. Perempatan Pasteur - Cihampelas
4. Perempatan Cikapayang - Jl Ir. H. Djoeanda
5. Perempatan Laswi - Lingkar - Jl. Ahmad Yani
6. Jl. Lingkar Selatan - Gatot Subroto
7. Pintu Keluar Tol Pasirkoja
8. Perempatan Jl. BKR - Moh Toha (PT. Inti)
9. Perempatan Jl, Soeta - Jl. Cibaduyut - Leuwipanjang
10. Pintu keluar Tol Pasteur
11. Perempatan Jl. Soeta - Moh Toha
(AS).
Sementara itu, Soni juga memberi info 11 titik rawan PPKS yang terus diawasi oleh Pemkot Bandung sebagai berikut:
1. Perempatan Pasteru - Pasir Kaliki (RS Hasan Sadikin)
2. Perempatan Pasteur - Jl. Cipaganti
3. Perempatan Pasteur - Cihampelas
4. Perempatan Cikapayang - Jl Ir. H. Djoeanda
5. Perempatan Laswi - Lingkar - Jl. Ahmad Yani
6. Jl. Lingkar Selatan - Gatot Subroto
7. Pintu Keluar Tol Pasirkoja
8. Perempatan Jl. BKR - Moh Toha (PT. Inti)
9. Perempatan Jl, Soeta - Jl. Cibaduyut - Leuwipanjang
10. Pintu keluar Tol Pasteur
11. Perempatan Jl. Soeta - Moh Toha
(AS).
0 Komentar