FRN Bandung barat, - Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah menutup pendaftaran bakal calon bupati periode 2024/2029, pada 20 April 2024 lalu.
Sejauh ini tercatat ada 10 balon yang mengambil berkas pendaftaran ke Partai Demokrat namun yang mengembalikan berkas hanya 6 balon.
Dari enam nama tersebut, mayoritas merupakan kepala desa yakni Kepala Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisarua, Yanto "Steve Ewon", Kades Cilame, Kecamatan Ngamparah, Aas Mohamad Asor, Kades Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Gagan.
Sedangkan tiga nama sisanya berasal dari latar belakang pengusaha, Dansah Widansyah, mantan birokrat Asep Ilyas, dan terakhir Penjabat Bupati Bandung Barat Arsan Latif.
"Sudah ditutup, sekarang sudah ada 6 nama. Mereka semua tengah menjalani fase pemaparan visi-misi kepada para kader," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD KBB Pither Djuandis, Kamis 25 April 2024.
Pither menjelaskan, selain mengikuti tahap penjaringan dan pemaparan visi-misi, balon bupati dari Demokrat perlumemiliki dukungan finansial yang kuat karena Pilkada membutuhkan biaya. Salah satu yang krusial adalah biaya saksi untuk pengawalan suara di TPS supaya tidak hilang.
"Kekuatan finansial itu untuk mendukung biaya saksi, kalau di Pileg kemarin ada sebanyak 5.088 TPS tapi di Pilkada jumlah TPS-nya sekitar 3.800," sebutnya.
Selain saksi, balon bupati dari Demokrat harus menyiapkan logostik lembaga survei untuk melihat elektabilitas serta popularitas sebagai acuan sebelum rekomendasi diturunkan oleh DPP.
"Bakal calon bupati/wakik bupati dari Demokrat harus siap menang dan siap isi tas (logistik) juga, karena balon juga harus menjalani survei," kata Ketua DPC Partai Demokrat KBB Imam Tunggara di sela penyampaian visi dan misi bakal calon bupati/wakil bupati Partai Demokrat periode 2024-2029, baru-baru ini.
Menurutnya untuk biaya survei tersebut memang tidak murah dan diperkirakan antara Rp100 juta sampai Rp200 juta. Dikarenakan angkanya cukup besar maka nantinya akan dibebankan secara bersamaan kepada para bakal calon yang secara resmi telah menyerahkan berkas pendaftaran.
Memang banyak lembaga survei, namun saran dari DPP mengambil lembaga survei yang kredibel dan tergabung dalam asosiasi lembaga survei. Sehingga bisa secara objektif menilai elektabilitas, akuntabilitas serta intensitas bakal calon.
"Biaya survei memang lumayan mahal karena kami mengambil lembaga survei yang tergabung dalam asosiasi resmi. Ada lembaga survei yang menawarkan harga Rp50 juta, namun kami ingin yang kredibel," tuturnya.
Survei yang dilaksanakan tersebut, untuk mengetahui keseriusan para balon untuk maju dari partainya. Selain itu Partai Demokrat KBB ingin mencari figur kuat yang bisa memenangkan pertarungan politik dan menempatkan figur nomor satu di eksekutif.
(TIM/RED).
0 Komentar