BANDUNG — Aksi unjuk rasa dan audiensi yang dilakukan oleh para korban yang tergabung dalam aliansi pencari keadilan dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bandung sempat diwarnai ketegangan. Para korban menegaskan bahwa mereka tidak akan membubarkan diri sebelum mendapatkan kepastian untuk bertemu langsung dengan pimpinan Kejari tersebut.
Meskipun Bu Kajari akhirnya turun menemui para korban, suasana pertemuan yang diharapkan menjadi ruang komunikasi dua arah justru sempat memanas. Perwakilan korban menyayangkan sikap komunikasi pejabat penegak hukum yang dinilai terkesan menantang serta kurang menunjukkan keterbukaan terhadap para korban yang hadir.
"Kami datang bukan untuk mencari keributan. Kami datang mencari keadilan dan kepastian hukum," tegas perwakilan korban dalam keterangannya. Sebagai pihak yang telah bersurat, menunggu, dan menempuh jalur hukum resmi, mereka menilai wajar apabila meminta penjelasan transparan terkait penanganan perkara yang menyangkut kerugian besar dan kepentingan banyak pihak.
Dalam rilis tersebut, para korban juga menekankan pentingnya profesionalisme dari institusi penegak hukum. "Kami menghormati Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum. Karena itu pula kami berharap pejabatnya menunjukkan sikap profesional, terbuka, humanis, dan berintegritas ketika berhadapan dengan masyarakat pencari keadilan," tulis pernyataan tersebut.
Aliansi korban menegaskan akan terus mengawal penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret BUMD PT BDS sampai tuntas, transparan, seluruh pihak yang bertanggung jawab diperiksa, serta tegaknya hukum tanpa tebang pilih.
(Red).
