KABUPATEN BANDUNG BARAT — Fakta mengejutkan diungkapkan oleh Ketua Kelompok Kerja Wartawan Kabupaten Bandung Barat (Pokja Wartawan KBB). Di wilayah dengan populasi hampir 2 juta jiwa dan APBD mencapai Rp3,14 triliun, jumlah wartawan aktif yang tersertifikasi dan konsisten turun ke lapangan untuk mengawal kepentingan rakyat ternyata sangat terbatas, yakni hanya berkisar 32 hingga 40 orang saja.
"Dari sekitar 120 media yang mengaku beroperasi di KBB, yang terverifikasi keberadaannya di wilayah ini hanya puluhan. Yang memiliki Sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pun baru 38 orang, dan yang benar-benar turun ke lapangan setiap hari hanya 32 hingga 40 orang. Selebihnya? Muncul saat ada undangan, lalu hilang," tegas Ketua Pokja Wartawan KBB, Selasa (22/9/2026).
Kondisi ini menciptakan rasio pengawasan yang timpang. Artinya, satu orang wartawan berintegritas harus menanggung beban mengawal hampir 60.000 jiwa penduduk serta pengawasan pengelolaan anggaran yang nilainya melampaui Rp100 miliar. Kesenjangan ini dikhawatirkan membuka celah besar bagi potensi penyimpangan kebijakan publik tanpa tersentuh sorotan media.
"Inilah alasan mengapa banyak kebijakan dan anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berjalan tanpa pengawasan yang memadai. Meski kami sedikit, kami bertekad tetap bersatu dan bersuara lantang. Kebenaran dan pengawasan demi kepentingan rakyat KBB tidak boleh berhenti hanya karena jumlah kami terbatas," pungkasnya.
(Lilis).
